15 Milyar Untuk Penuntasan Buta Aksara

Buta Aksara (BA) memang menjadi masalah bagi pemerintah khususnya, karena manusia merupakan aset daerah yang perlu dibina segi mental dan fisiknya. Di Kalimantan Timur, menganggarkan Rp1,5 miliar untuk program penuntasan buta aksara pada 2011 mendatang. Anggaran tersebut naik Rp520 juta dari anggaran sebelumnya, yang hanya Rp 980 juta.

"Anggaran ini diperuntukan kepada 18 ribu warga Kukar yang masih mengalami buta aksara," kata Kasi Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kukar Syaiful Anwar, Kamis (23/12).

Dia menjelaskan pemberantasan buta aksara sangat penting karena berhubungan dengan aspek kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan.

Oleh sebab itu, program tersebut di Kukar menjadi prioritas.

Untuk mewujudkan itu, pihaknya mengalokasikan dana penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) kepada 212 kelompok.

Satu kelompok terdiri dari 10 orang dengan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp6,5 juta atau totalnya mencapai Rp1,5 miliar.

"Ini semua adalah komitmen pemerintah untuk menuntaskan buta aksara di Kukar," ujarnya

Dia mengakui pemberantasan buta aksara di Kukar terkendala masalah fisik, terutama penglihatan yang sudah berkurang.

Orang dewasa pada umumnya lebih menyukai pendidikan yang sifatnya berhubungan dengan pekerjaan dan keterampilan hidup.

Makanya, strategi pemberantasan buta aksara dengan menggunakan dua pendekatan dalam program tersebut, yaitu pendekatan vertikal yang lebih memfokuskan melalui penggunaan struktur pemerintah untuk memobilisasi semua segmen masyarakat.

Upaya lainnya, melalui pendekatan horisontal dengan menggalang kerja sama dengan berbagai institusi seperti organisasi keagamaan, perempuan, pemuda, pondok pesantren, pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) serta organisasi lainnya. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi (PT), antara lain dengan kuliah kerja nyata (KKN) dan program tematik pemberantasan

buta aksara.

"Pendekatan ini diharapkan lebih efektif dan efisien, karena melibatkan peran serta institusi pemerintah hingga tingkat desa sampai ke tingkat rukun tetangga," katanya.